JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya ketersediaan bahan baku untuk kelancaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyatakan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus didukung kemudahan akses komoditas.
Zulhas ditemui seusai meninjau operasional SPPG Panggungrejo di Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis, 13 Februari 2026. Menurutnya, penerima manfaat MBG diproyeksikan bisa mencapai 82,9 juta orang pada akhir tahun ini.
Proyeksi Kebutuhan Bahan Baku MBG
"Tahun ini dilipatgandakan produksi ikan, telor, terus juga sayur," kata Zulhas. Ia menegaskan bahwa kebutuhan untuk 82,9 juta penerima setiap hari sangat besar, termasuk 82,9 juta butir telur, 82,9 juta potong ikan, dan sayur sebanyak itu pula.
Zulhas menekankan bahwa proyeksi penerima MBG harus sejalan dengan ketersediaan bahan baku. Saat ini, penerima program mencapai 55,1 juta orang sehingga masih perlu peningkatan distribusi.
Strategi Pemerintah Memenuhi Kebutuhan Pangan
Zulhas menyebut pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan berbagai strategi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku. Salah satunya di sektor perikanan melalui pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih.
Ia juga menegaskan bahwa untuk beras, Indonesia sudah mencapai swasembada. Program bioflok juga diterapkan untuk meningkatkan produksi ikan, sehingga ketahanan pangan tetap terjaga.
Tugas Khusus dari Kepala Negara
Menko Pangan mengungkapkan bahwa dirinya mendapat tugas khusus dari Kepala Negara untuk turun langsung ke lapangan selama satu pekan. Tujuannya adalah memastikan operasional SPPG berjalan baik dan aman sesuai ketentuan, khususnya di wilayah Jawa Timur.
Zulhas menyebut ia akan berinteraksi langsung dengan penerima manfaat, termasuk anak-anak sekolah. Ia ingin mengetahui secara langsung bagaimana pengalaman mereka menerima program MBG ini.
Kunjungan ke Koperasi dan Lahan Sawah
Selain meninjau SPPG Panggungrejo, Zulhas juga mengunjungi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Desa Kedungpedaringan. Kegiatan ini masih berada di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, untuk memastikan dukungan distribusi bahan pangan terpenuhi.
Ia menegaskan pentingnya menjaga sawah agar tetap berfungsi sebagai lahan pangan berkelanjutan. Sawah tidak boleh dialihfungsikan, agar produksi pangan tetap terjaga untuk kebutuhan MBG dan ketahanan pangan nasional.
Rencana Peninjauan Wilayah Lain
Setelah Kabupaten Malang, Menko Pangan dijadwalkan melakukan peninjauan serupa di wilayah Malang Raya. Kota Malang dan Kota Batu menjadi sasaran berikutnya pada Jumat, 14 Februari 2026, untuk memastikan program berjalan merata.
Zulhas berharap pemantauan ini dapat memastikan semua SPPG bekerja sesuai standar dan semua penerima mendapatkan manfaat yang tepat. Dengan strategi ini, pemerintah ingin memastikan MBG tidak hanya berjalan, tetapi juga efektif dalam meningkatkan gizi masyarakat.
Selain itu, kolaborasi dengan koperasi dan komunitas lokal diharapkan memperlancar distribusi bahan baku. Program MBG diharapkan menjadi model keberhasilan pangan bergizi yang bisa direplikasi di wilayah lain.
Zulhas menegaskan, seluruh pihak mulai dari petani, nelayan, hingga pengelola SPPG harus bersinergi. Dengan begitu, target 82,9 juta penerima MBG tahun ini bisa tercapai tanpa kendala bahan baku.
Penguatan infrastruktur distribusi pangan juga menjadi fokus utama pemerintah. Pemerintah ingin memastikan logistik pangan hingga ke desa-desa berjalan lancar dan tepat waktu.
Zulhas menekankan pentingnya pemantauan rutin untuk mengantisipasi masalah distribusi. Ini termasuk memastikan kualitas pangan tetap baik selama pengiriman ke SPPG.
Ke depannya, pemerintah juga akan mendorong inovasi dalam produksi bahan baku. Strategi ini meliputi teknologi pertanian modern dan pengelolaan bioflok agar hasil panen dan tangkapan ikan meningkat.
Dengan langkah ini, program MBG tidak hanya akan memberikan nutrisi bagi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Desa dan komunitas nelayan mendapat manfaat tambahan dari peningkatan produksi bahan baku.
Zulhas menegaskan bahwa pemantauan lapangan dan koordinasi antarinstansi menjadi kunci keberhasilan program. Semua pihak harus bekerja sama agar manfaat MBG dirasakan secara merata di seluruh Indonesia.
Selain itu, keterlibatan masyarakat juga penting dalam menjaga kelancaran distribusi dan penggunaan bahan pangan. Partisipasi aktif akan memastikan program tidak hanya berjalan, tetapi juga berkelanjutan.
Pemerintah berharap program MBG dapat menjadi contoh integrasi kebijakan pangan dan pendidikan gizi. Anak-anak sebagai penerima manfaat utama diharapkan tumbuh sehat dan memiliki akses gizi yang memadai.
Dengan strategi terpadu, target program MBG akan mendukung pembangunan nasional secara lebih menyeluruh. Pemantauan dan pengawasan lapangan menjadi fondasi agar semua kegiatan sesuai rencana dan tujuan tercapai.
