JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran total Rp 15,66 triliun untuk delapan paket ekonomi yang akan dijalankan pada semester II-2025. Dari jumlah tersebut, Rp 12,79 triliun bersumber dari APBN, sedangkan sisanya Rp 2,87 triliun berasal dari non-APBN, termasuk BPJS.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa seluruh aturan pendukung telah dipersiapkan. “Total APBN Rp 12,79 triliun untuk paket ekonomi semester II dan non-APBN terutama dari BPJS adalah Rp 2,87 triliun. Ini kita jalankan, seluruh aturan kita siapkan,” katanya.
Kemenkeu saat ini tengah mendesain alokasi anggaran untuk masing-masing program agar lebih tepat sasaran dan efektif dalam pelaksanaan.
Rincian Paket Ekonomi Semester II 2025
Salah satu program unggulan adalah magang bagi lulusan perguruan tinggi, dengan target 20 ribu peserta dan alokasi anggaran sebesar Rp 198 miliar. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi tenaga kerja muda sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas.
Selanjutnya, perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) menargetkan 552 ribu pekerja, dengan estimasi anggaran Rp 120 miliar. Realisasi program ini memerlukan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025.
Program bantuan pangan menjadi salah satu paket prioritas, menargetkan 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan alokasi anggaran Rp 7 triliun. Program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) diberikan dengan diskon 50% selama enam bulan, dengan estimasi anggaran Rp 18,4 miliar yang ditanggung oleh BP Jamsostek.
Program Infrastruktur Sosial dan Padat Karya
Paket ekonomi juga mencakup manfaat layanan tambahan perumahan, menargetkan 1.050 unit dengan anggaran Rp 150 miliar dari BPJS Ketenagakerjaan. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan pekerja.
Program padat karya tunai atau cash for work ditujukan untuk 609.465 orang, dengan alokasi anggaran Rp 3,6 triliun untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Rp 1,8 triliun untuk Kementerian Perhubungan. Program ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur.
Selain itu, program percepatan deregulasi terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital dan integrasi ke sistem OSS dialokasikan anggaran Rp 175 miliar. Program ini bertujuan mempermudah izin usaha dan mempercepat layanan publik berbasis digital.
Program perkotaan dengan peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan ruang bagi ekonomi kreatif, termasuk gigs economy, dialokasikan Rp 2,7 triliun. Paket ini mendukung urbanisasi yang berkelanjutan dan pengembangan ekonomi lokal.
Strategi Efisiensi dan Implementasi
Suahasil Nazara menekankan bahwa desain alokasi anggaran dibuat untuk memastikan setiap program dapat berjalan optimal. “Kita sekarang sedang desain dan menyiapkan alokasi anggaran untuk program paket ekonomi, seperti program magang, perluasan PPh 21 DTP, bantuan pangan, bantuan iuran JKK, JKM,” ujarnya.
Pendekatan ini diharapkan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah, sekaligus memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat. Penerapan paket ekonomi akan diawasi secara ketat untuk memastikan anggaran tersalurkan dengan tepat sasaran.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap program semester II 2025 dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.