JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program dalam paket stimulus ekonomi nasional hingga tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat daya tahan masyarakat serta pelaku usaha di tengah dinamika global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers usai menghadiri Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Presiden meminta laporan terkini terkait pelaksanaan dan keberlanjutan berbagai program stimulus ekonomi yang menjadi prioritas pemerintah.
Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan lanjutan, termasuk penundaan penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga tahun 2027 mendatang. Kebijakan ini diharapkan mampu memberi ruang gerak lebih besar bagi pelaku usaha kecil untuk memperkuat arus kas dan memperluas usaha mereka.
Selain itu, Airlangga menambahkan bahwa pemerintah juga melanjutkan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor perumahan, serta potongan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja di sektor padat karya. Kebijakan ini dirancang untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan global.
Stimulus Pajak dan Insentif Tenaga Kerja Jadi Fokus
Airlangga menjelaskan, pemerintah berkomitmen memastikan pelaksanaan berbagai program insentif pajak berjalan tepat sasaran. Dengan kebijakan PPh final UMKM yang ditunda hingga 2027, pemerintah memberi waktu bagi sektor usaha kecil agar mampu memperkuat fondasi bisnis dan meningkatkan produktivitas.
Selain UMKM, sektor pariwisata dan padat karya juga mendapat perhatian melalui relaksasi pajak yang diharapkan bisa mempercepat pertumbuhan lapangan kerja. Menurut Airlangga, sektor ini memiliki peran penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di wilayah yang bergantung pada kegiatan wisata dan industri rakyat.
“Pemerintah sudah menyiapkan berbagai regulasi seperti PPh final untuk UMKM sampai 2027. Kemudian, PPh untuk pariwisata dan padat karya, insentif PPN DTP untuk sektor perumahan, dan penerima diskon iuran JKK dan JKM,” ujar Airlangga.
Pemerintah juga menilai kebijakan ini mampu mendorong peningkatan konsumsi masyarakat yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam situasi global yang masih penuh ketidakpastian, kebijakan fiskal ekspansif ini dianggap penting untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.
Kinerja Ekonomi Nasional Tetap Solid di Tengah Tantangan Global
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga melaporkan perkembangan sejumlah indikator ekonomi terkini kepada Presiden. Ia menyebutkan bahwa berbagai indeks ekonomi menunjukkan tren positif, menandakan daya tahan ekonomi Indonesia yang kuat di tengah tekanan global.
“Bapak Presiden ingin mendapatkan update mengenai perkembangan perekonomian. Tadi disampaikan bahwa relatif perekonomian dari berbagai indeks angkanya cukup baik,” kata Airlangga.
Beberapa indikator utama yang disampaikan antara lain Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih berada di level 100–115, menandakan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Selain itu, sektor ritel mencatat pertumbuhan 5,8%, sementara PMI Manufaktur berada di angka 50,4, menunjukkan ekspansi industri yang berkelanjutan.
“Investasi juga meningkat dengan total mencapai Rp1.434,3 triliun. Mandiri Spending Index naik ke angka 297 pada akhir tahun, sejalan dengan tren positif perbankan lainnya. Utilitas produksi pun ikut meningkat,” jelas Airlangga.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas industri terus bergerak. Pemerintah optimistis tren positif ini akan terus berlanjut seiring dengan realisasi stimulus ekonomi yang berfokus pada percepatan pertumbuhan sektor riil.
Hilirisasi dan Ketahanan Pangan Jadi Agenda Strategis
Selain membahas stimulus ekonomi, Presiden Prabowo juga mendengarkan laporan terkait program strategis di sektor pertanian dan perikanan. Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah tengah fokus pada penguatan hilirisasi pertanian, revitalisasi tambak, dan modernisasi perikanan nasional.
Salah satu program unggulan adalah revitalisasi tambak Pantai Utara seluas 20 ribu hektare, yang diharapkan mampu meningkatkan produksi hasil laut sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Selain itu, pemerintah juga tengah mendorong pengembangan tambak udang terintegrasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bagian dari upaya mendorong ekspor hasil perikanan.
Modernisasi armada kapal juga menjadi prioritas agar nelayan memiliki sarana tangkap yang lebih efisien dan berteknologi tinggi. Melalui langkah ini, pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas sektor kelautan serta membuka peluang kerja baru di wilayah pesisir.
Program Makan Bergizi Gratis juga menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat tersebut. Program ini dipantau langsung oleh Presiden untuk memastikan implementasinya berjalan baik hingga akhir tahun 2025.
“Jadi hampir seluruh kementerian berbicara untuk terkait dengan program-program yang diandalkan oleh Bapak Presiden dan program ini juga dimonitor untuk sampai akhir tahun 2025 ini,” ungkap Airlangga.
Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi dan Kesejahteraan
Pemerintah menegaskan bahwa langkah memperpanjang stimulus ekonomi hingga 2026 bukan hanya bertujuan menjaga pertumbuhan, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Penundaan PPh Final UMKM hingga 2027 menjadi bukti dukungan nyata terhadap sektor yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Selain itu, keberlanjutan program insentif pajak, bantuan sosial, dan berbagai program padat karya juga diyakini mampu memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang. Pemerintah akan terus mengawasi pelaksanaan setiap program agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan dukungan kebijakan fiskal yang pro-rakyat serta penguatan investasi di sektor riil, pemerintah optimistis perekonomian Indonesia akan tetap tumbuh solid di tengah tantangan global. Sinergi lintas kementerian akan terus diperkuat untuk memastikan setiap stimulus berjalan efektif dan berkelanjutan.