JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) untuk periode 2025 hingga 2034. Dokumen strategis ini berfungsi sebagai peta jalan pengembangan sistem kelistrikan nasional selama satu dekade ke depan sekaligus membuka peluang investasi swasta secara masif di sektor ketenagalistrikan.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan kesiapan PLN dalam menjalankan arahan pemerintah untuk mempercepat pengembangan kelistrikan nasional melalui sinergi dengan pelaku swasta. Menurut Darmawan, kolaborasi antara PLN dan pihak swasta menjadi kunci utama dalam mewujudkan target-target energi yang berkelanjutan sesuai RUPTL.
“Kami siap menjalankan arahan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia dalam menyukseskan RUPTL PLN 2025-2034 dengan bersinergi dengan pihak swasta untuk pengembangan pembangkit,” ujar Darmawan.
Proyek Pembangkit Listrik Kapasitas 69,5 GW hingga 2034
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan dalam RUPTL ini terdapat rencana pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas total mencapai 69,5 gigawatt (GW) sampai tahun 2034. Proyek besar tersebut akan didukung secara signifikan oleh peran Independent Power Producer (IPP) atau produsen listrik swasta yang diproyeksikan menyumbang sekitar 73% dari total nilai investasi pembangkit, setara dengan 50,7 GW.
“Investasi pembangkit listrik nasional mencapai lebih dari Rp 2.000 triliun. Dari total tersebut, kontribusi investasi pihak swasta melalui IPP mencapai Rp 1.566,1 triliun atau sekitar 73%. Ini menjadi langkah penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan,” jelas Bahlil.
Nilai investasi ini menjadi magnet besar bagi para pelaku usaha dan investor untuk terlibat dalam sektor ketenagalistrikan nasional, terutama pada pengembangan pembangkit energi baru dan terbarukan serta sumber energi konvensional yang masih diperlukan.
Skema Pelaksanaan Proyek Tetap di Bawah Kendali PLN
Meskipun investasi swasta mengambil peran dominan dalam pembangunan pembangkit, Menteri Bahlil menegaskan bahwa seluruh pengembangan proyek tetap berada dalam kendali PLN. Hal ini diwujudkan melalui skema pelaksanaan EPC (Engineering, Procurement, and Construction) di mana perencanaan dan pengelolaan proyek tetap menjadi tanggung jawab penuh PLN.
“Sekalipun PLN akan melakukan tender untuk menentukan EPC-nya, domain dan kewenangan penuh atas perencanaan serta pengelolaan proyek tetap berada di PLN,” tegas Bahlil.
Skema ini dirancang untuk memastikan PLN sebagai operator utama tetap mengontrol kualitas dan pelaksanaan proyek ketenagalistrikan, sekaligus menjaga kesinambungan pelayanan energi listrik nasional.
Peluang Investasi Swasta dan Dampak Terhadap Transisi Energi
RUPTL 2025-2034 tidak hanya memprioritaskan pembangunan kapasitas pembangkit, tetapi juga mengedepankan pengembangan energi bersih dan terbarukan sebagai bagian dari upaya transisi energi Indonesia. Investasi swasta diharapkan dapat mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Direktur Utama PLN, Darmawan, menambahkan, “Kolaborasi dengan pihak swasta akan menjadi katalisator penting dalam merealisasikan target energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi sistem kelistrikan nasional.”
Keberhasilan RUPTL dan keterlibatan investor swasta dinilai krusial dalam mencapai target pemerintah untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) dalam penyediaan listrik, sekaligus mendukung komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi karbon.
Kesiapan Infrastruktur dan Dukungan Pemerintah
Dalam RUPTL terbaru, PLN juga merencanakan pengembangan infrastruktur kelistrikan pendukung, termasuk jaringan transmisi dan distribusi, guna memastikan listrik dapat tersalurkan dengan efisien dan andal ke seluruh wilayah Indonesia.
Menteri Bahlil menekankan bahwa pemerintah akan terus memberikan dukungan kebijakan dan regulasi yang kondusif untuk mendukung implementasi RUPTL, terutama dalam memperlancar investasi swasta dan percepatan pembangunan pembangkit listrik.
Dengan rencana pembangunan kapasitas yang besar dan keterlibatan investor swasta yang masif, RUPTL PLN 2025-2034 menjadi tonggak penting dalam pengembangan sistem kelistrikan nasional yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan.
Pengumuman RUPTL PLN 2025-2034 oleh Kementerian ESDM membuka babak baru dalam pengembangan ketenagalistrikan Indonesia. Dengan total kapasitas pembangkit 69,5 GW dan investasi swasta mencapai Rp 1.566,1 triliun, proyek ini diharapkan memperkuat sistem kelistrikan nasional dan mempercepat transisi energi hijau. Meski investasi swasta besar, PLN tetap menjadi pengendali utama melalui skema EPC, memastikan pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan.
Investasi besar dan sinergi antara PLN dan swasta ini merupakan peluang besar sekaligus tantangan yang harus dijalankan secara optimal demi masa depan energi Indonesia yang berkelanjutan dan handal.
