JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap tiga kunci penting agar program ini bisa berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa kunci pertama adalah alokasi anggaran yang memadai. Program MBG menargetkan 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak-anak sekolah PAUD sampai SMA.
Pada tahun 2025, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana cadangan Rp100 triliun. Dari total itu, Rp99 triliun telah terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini.
Tahun depan, dukungan pemerintah untuk Program MBG meningkat signifikan. Total anggaran yang diterima mencapai Rp268 triliun, ditambah dana cadangan Rp67 triliun, sehingga total dukungan mencapai Rp335 triliun untuk mendukung pelaksanaan Program MBG 2026.
Dadan menekankan, setiap hari pemerintah menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun untuk MBG. Jika dibandingkan kementerian lain, angka ini setara dengan anggaran satu tahun penuh, namun bagi BGN, itu adalah kebutuhan harian untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat.
SDM Terlatih Jadi Pilar Keberhasilan MBG
Kunci kedua kesuksesan Program MBG adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pemerintah memastikan seluruh tenaga pelaksana MBG merupakan SDM terlatih dan lulusan perguruan tinggi dari Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI).
Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia dipimpin oleh SPPI. Tidak ada satu pun SPPG yang dipimpin orang lain selain SPPI, memastikan program berjalan sesuai standar kompetensi yang ditetapkan.
SDM terlatih ini memiliki peran penting dalam pengawasan dan implementasi program. Mereka memastikan bahwa makanan bergizi dapat diterima tepat waktu dan sesuai standar kesehatan yang berlaku.
Selain itu, SDM juga menjadi ujung tombak komunikasi dengan masyarakat. Dengan tenaga pelaksana yang kompeten, program MBG bisa lebih cepat diterima dan dipahami oleh seluruh penerima manfaat.
Infrastruktur SPPG, Fondasi Penting Program MBG
Kunci ketiga keberhasilan MBG adalah pembangunan infrastruktur, khususnya gedung-gedung SPPG. Awalnya, pembangunan SPPG sepenuhnya dibiayai dari APBN, tetapi keterbatasan waktu dan proses pelaksanaan menjadi tantangan tersendiri.
Pemerintah kemudian membuka kemitraan strategis dengan pihak swasta dan lembaga lain. Dukungan ini terbukti efektif, karena dari target 30 ribu unit SPPG, hingga Agustus 2025, sudah berdiri 11.504 SPPG aktif berkat kolaborasi mitra.
Dana yang dibutuhkan untuk membangun seluruh unit SPPG diperkirakan sekitar Rp60 triliun. Meski dana tersedia, mekanisme tender pemerintah kerap mengalami kendala sehingga proses pembangunan tidak selalu tepat waktu.
Partisipasi aktif mitra terbukti menjadi solusi yang mempercepat realisasi pembangunan SPPG. Saat ini, sebanyak 30.000 mitra terdaftar dalam portal BGN, dan 11.504 di antaranya telah lolos verifikasi.
Target dan Strategi Pembangunan SPPG 2025–2026
BGN menargetkan, pada akhir 2025, akan ada 25.400 SPPG di daerah aglomerasi. Sementara 6.000 SPPG lainnya akan dibangun di daerah terpencil untuk memastikan akses makanan bergizi merata.
Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga kualitas SDM dan infrastruktur yang memadai. Ketiga pilar ini saling melengkapi agar Program MBG bisa beroperasi dengan efektif di seluruh Indonesia.
Dadan menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh mitra yang ikut membangun SPPG di berbagai daerah. Ia menilai para mitra sebagai pejuang merah putih yang mempercepat keberhasilan Program MBG.
Program MBG merupakan fondasi penting dalam menjaga kualitas gizi generasi muda dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan dukungan anggaran, SDM, dan infrastruktur yang kuat, pemerintah optimistis program ini akan berkelanjutan.
Selain itu, keterlibatan mitra strategis menjadi model kolaborasi publik-swasta yang dapat diterapkan pada program pembangunan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi dan kemitraan menjadi kunci keberhasilan program berskala nasional.
Pemerintah menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi rutin. Dengan evaluasi berkala, efektivitas program bisa dipantau, dan strategi perbaikan dapat segera diterapkan sesuai kebutuhan di lapangan.
BGN juga menegaskan bahwa target jangka panjang MBG bukan sekadar angka unit SPPG, tetapi kualitas pelayanan gizi yang diterima masyarakat. Setiap penerima manfaat diharapkan bisa merasakan manfaat nyata dari program ini, terutama dalam meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup.
Pelaksanaan MBG yang merata di seluruh Indonesia menjadi bukti nyata komitmen pemerintah. Dengan kolaborasi antara anggaran, SDM terlatih, dan infrastruktur memadai, diharapkan ketimpangan akses gizi bisa diatasi.
Program MBG juga diharapkan menjadi contoh sukses pengelolaan program nasional berskala besar. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memastikan generasi mendatang mendapatkan gizi yang cukup dan kualitas hidup lebih baik.
