JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kekhawatiran sebagian masyarakat terkait total utang pemerintah yang mencapai Rp9.138 triliun. Ia menilai posisi utang Indonesia per Juni 2025 masih aman dan terkendali.
Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di kisaran 40%, jauh di bawah batas aman 60%. Dengan demikian, pemerintah masih memiliki kapasitas yang cukup untuk membayar utang tanpa menimbulkan risiko fiskal yang signifikan.
“Kenapa Anda khawatir tentang utang? Kalau Anda belajar fiskal kan tahu ukuran-ukuran suatu negara bisa bayar utang seperti apa; mau bayar atau mampu bayar,” ujar Purbaya dalam agenda Sarasehan 100 Ekonom di Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2025.
Purbaya menekankan bahwa pengukuran kemampuan suatu negara membayar utang dilakukan melalui indikator-defisit dan rasio utang terhadap PDB. Kedua indikator ini menunjukkan kondisi fiskal Indonesia masih sangat sehat dibandingkan negara lain.
Posisi Indonesia Masih Lebih Baik Dibanding Negara Lain
Ia mencontohkan beberapa negara dengan rasio utang tinggi, seperti Amerika Serikat yang mendekati 100%. Bahkan Jepang memiliki rasio utang di atas 250%, jauh lebih tinggi dibanding posisi Indonesia saat ini.
“Jadi dari ukuran itu harusnya saya aman. Jadi nggak usah terlalu panik,” tambah Purbaya. Pernyataan ini menegaskan bahwa kekhawatiran publik mengenai utang pemerintah saat ini dianggap berlebihan.
Kementerian Keuangan melaporkan realisasi utang pemerintah pusat per Juni 2025 mencapai Rp9.138,05 triliun. Angka ini turun 0,43% dibanding Mei 2025 yang mencapai Rp9.177,48 triliun, menunjukkan tren penurunan meski fluktuatif secara bulanan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menyebut rasio utang terhadap PDB per kuartal II-2025 adalah 39,86%. Rasio ini sedikit meningkat dari 39,81% pada 2024, namun masih jauh di bawah ambang batas aman 60%.
Komposisi Utang Pemerintah
Total utang pemerintah terdiri dari pinjaman dan surat berharga negara (SBN). Untuk pinjaman, totalnya mencapai Rp1.157,18 triliun per Juni 2025, meningkat dibanding Rp1.147,95 triliun pada Mei 2025.
Pinjaman luar negeri mendominasi dengan Rp1.108,17 triliun, sedangkan pinjaman dalam negeri sebesar Rp49,01 triliun. Kenaikan pinjaman ini masih dalam batas yang dapat dikelola oleh pemerintah tanpa membebani APBN.
Sementara itu, total SBN tercatat Rp7.980,87 triliun per Juni 2025, turun dibanding Rp8.029,53 triliun pada Mei 2025. Dominasi SBN denominasi rupiah sebesar Rp6.484,12 triliun menunjukkan fokus pemerintah pada pembiayaan domestik.
SBN denominasi valuta asing mencapai Rp1.496,75 triliun, lebih rendah dibanding rupiah namun tetap menjadi salah satu instrumen penting untuk diversifikasi sumber pembiayaan. Penurunan total SBN menunjukkan pengelolaan utang yang lebih hati-hati oleh pemerintah.
Pemerintah Optimis dengan Kapasitas Fiskal
Purbaya menegaskan bahwa posisi utang Indonesia tetap aman jika dibandingkan negara lain. Pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal dan potensi pertumbuhan ekonomi.
Kondisi ini menunjukkan pemerintah mampu menyeimbangkan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan keberlanjutan fiskal. Dengan rasio utang yang relatif rendah, pemerintah memiliki ruang manuver untuk menghadapi situasi ekonomi global yang fluktuatif.
Selain itu, rasio utang yang masih jauh di bawah ambang batas aman membuat Indonesia tetap memperoleh penilaian positif dari lembaga pemeringkat internasional. Hal ini memperkuat kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi dan kemampuan fiskal pemerintah.
Suminto menambahkan, pengelolaan utang pemerintah dilakukan dengan strategi diversifikasi pinjaman dan SBN. Pendekatan ini memastikan risiko pembiayaan dapat diminimalkan, sekaligus menjaga ketersediaan dana untuk pembangunan nasional.
Purbaya menekankan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai indikator fiskal. Dengan memahami ukuran utang dan kapasitas bayar negara, masyarakat diharapkan tidak terlalu khawatir dan tetap mendukung langkah pemerintah.
Tren Penurunan Utang dan Pengelolaan Hati-Hati
Secara bulanan, realisasi utang pemerintah menunjukkan tren penurunan meski terjadi fluktuasi minor. Hal ini menandakan pemerintah mampu menyeimbangkan penerbitan SBN dan pinjaman dengan kebutuhan fiskal.
Pengelolaan yang hati-hati ini juga berperan penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dengan manajemen utang yang baik, tekanan fiskal dapat dikendalikan sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
Dengan rasio utang terhadap PDB yang masih berada di kisaran 40%, pemerintah menegaskan bahwa posisi fiskal Indonesia sangat sehat. Hal ini memberi ruang bagi pemerintah untuk terus melakukan pembangunan dan menjaga kesejahteraan masyarakat.
Purbaya menyimpulkan bahwa kekhawatiran publik mengenai utang tidak perlu berlebihan. Pemerintah akan terus mengelola utang secara hati-hati, menjaga keseimbangan fiskal, dan memastikan kemampuan membayar utang tetap terjaga.
